Diklat Teknis Manajemen Pertanahan Dan Penataan Ruang Di Daerah

Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalam Penyelenggaraan Manajemen Pertanahan dan Penataan Ruang Daerah Sesuai Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah memandang sistem otonomi daerah merupakan sistem yang penting bagi daerah dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam bidang pertanahan didasarkan atas asas kelestarian, asas keseimbangan, dan azas pemanfaatan yang optimal Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi tersebut maka kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Di samping itu kewenangan di bidang pertanahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Pemda menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang meliputi 16 bidang urusan, salah satunya adalah “pelayanan pertanahan”. Keenam belas urusan (bidang) tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peran pemerintah dalam perizinan di bidang pertanahan meliputi upaya kebijakan dalam hal perencanaan penggunaan tanah guna tata ruang pembangunan daerah.

Pada konteks kekinian, terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti melalui Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja semakin memberikan tantangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen pertanahan dan penataan ruang. Berbagai peluang dan tantangan berkenaan dengan manajemen pertanahan dan dan penataan ruang perlu mendapatkan respon serius oleh pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, terhindar dari konflik sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah di bidang pertanahan dan dan penataan ruang.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Memahami Peraturan perundang undangan Di Bidang Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpp No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  2. Meningkatnya kapasitas dan skill sumberdaya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang khususnya aspek kelembagaan, regulasi dan aspek teknis Manajemen Pertanahan, Pengelolaan Administrasi Pertanahan, Penataan Ruang dan Perizinan, Penilaian Tanah & Peningkatan PAD melalui Zona Nilai Tanah
  3. Terwujudnya media sharing & transfer of knowledge dari para pakar di bidang pertanahan dan tata ruang daerah terhadap Praktisi & Pengambil kebijakan strategis bidang pertanahan dan tata ruang di daerah

MATERI DIKLAT

  1. Overview  Peraturan perundang undangan Di Bidang Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  2. Manajemen Pertanahan Daerah dan Penataan ruang di daerah Dalam Era Otonomi Daerah
  3. Manajemen Pertanahan Daerah dan Tantangan Peningkatan PAD
  4. Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Administrasi Pertanahan
  5. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Serta Penegasan Batas Daerah
  6. Penilaian Tanah dan Peningkatan PAD melalui Zona Nilai Tanah
  7. Penataan Ruang dan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
  8. Penanganan SKPP & Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

NARASUMBER

Tim Narasumber adalah Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta:

  1. Dr. Sutaryono, M.Sc
  2. Antonius Imbiri, S.H.. MT
  3. IGN Guntur, A.Ptnh. M.Si.
  4. Ir. Ekobudi Wahyono, M.Si

SASARAN PESERTA

  1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
  2. Bagian / Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah
  3. Dinas Pekerjaan Pertanahan dan Tata Ruang
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

METODE DIKLAT

  1. Presentasi materi
  2. Studi kasus
  3. Diskusi

Waktu Pelaksanan Pelatihan

Hari Tanggal/Bulan/Tahun
Jum’at – Minggu 00/00/2024

Tempat Pelaksanaan

Hotel Horaios*** Malioboro Jl. Gowongan Kidul No. 57, Kota Yogyakarta

Biaya dan Fasilitas :

Biaya Pelatihan Fasilitas
Rp.
  • -Menginap selama dua Malam, Satu Kamar/Peserta
  •  Makan 3 X sehari dan Coffee break
  • Training Kit  (Tas, Soft file Flashdisk, Alat tulis)
  • Sertifikat

Mekanisme Pembayaran Pelatihan

Biaya Pelatihan dibayar Melalui BANK MANDIRI KCP Yogyakarta Kotagede
No Rek : 137-00-2087037-0 A.n. Indonesia Management Consulting

Pendaftaran  Pelatihan

Layanan Informasi Pelatihan melalui Kontak person :
HP/WA: 082342773999 (Rama) – 082236843610 (Haris)

Silahkan Mendaftar dengan mengirimkan Format Sbb:
Yth. Panitia Pelatihan Diklat Teknis Manajemen Pertanahan Dan Penataan Ruang Di Daerah

Mohon didaftarkan sebagai peserta : Nama, Jabatan dan Instansi, No. Telp Instansi, No. HP Peserta.
Di kirim ke WA : 082342773999 – 082236843610
atau via Email : info@indomanagement.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *